Jakarta, 5 Juni 2026 – Keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menghentikan sementara atau melakukan moratorium pendaftaran dapur baru dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat dukungan dari Komisi IX DPR RI. Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, menilai langkah tersebut merupakan kesempatan penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program yang selama ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Menurutnya, moratorium menunjukkan adanya komitmen dari pimpinan baru BGN untuk memperbaiki berbagai aspek pelaksanaan program agar lebih efektif, akuntabel, dan tepat sasaran. DPR berharap penghentian sementara penambahan dapur baru tidak hanya menjadi langkah administratif, tetapi benar-benar dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Evaluasi yang komprehensif dinilai penting guna memastikan kualitas layanan dan keamanan pangan bagi para penerima manfaat program.
Komisi IX DPR menyoroti masih adanya sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius, termasuk standar kelayakan dapur penyedia makanan bergizi. DPR meminta BGN memfokuskan perhatian pada peningkatan kualitas dapur yang sudah beroperasi sebelum kembali melakukan ekspansi program ke wilayah baru. Salah satu perhatian utama adalah pemenuhan standar kesehatan dan sanitasi, termasuk kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Menurut DPR, seluruh fasilitas penyedia makanan harus memenuhi persyaratan tersebut agar kualitas dan keamanan makanan yang disalurkan kepada siswa, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita dapat terjamin. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah terulangnya berbagai persoalan yang sempat mencuat dalam pelaksanaan program.
Selain itu, DPR juga meminta BGN melakukan evaluasi terhadap ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sebelumnya dihentikan sementara operasionalnya. Evaluasi tersebut bertujuan untuk menentukan fasilitas mana yang telah memenuhi standar dan dapat kembali beroperasi, serta mana yang masih memerlukan perbaikan. Komisi IX menilai proses evaluasi harus dilakukan secara transparan dan berbasis data agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan perbaikan yang dilakukan pemerintah. DPR juga menekankan pentingnya investigasi menyeluruh terhadap sejumlah kasus yang berkaitan dengan kualitas makanan dalam program MBG. Hasil investigasi tersebut diharapkan dapat dipublikasikan sebagai bentuk akuntabilitas sekaligus bahan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas program ke depan.
Moratorium dapur baru juga dikaitkan dengan upaya efisiensi anggaran dan penataan kembali implementasi program MBG yang kini memasuki fase evaluasi. Pimpinan baru BGN disebut tengah melakukan penyesuaian strategi, termasuk meninjau kembali kebutuhan dapur berdasarkan jumlah penerima manfaat dan kondisi masing-masing daerah. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan distribusi sumber daya yang lebih efektif sehingga program berjalan sesuai tujuan awal. Sejumlah pengamat menilai bahwa pendekatan evaluatif seperti ini diperlukan mengingat skala program yang sangat besar dan melibatkan banyak pihak di seluruh Indonesia. Dengan perencanaan yang lebih matang, program MBG diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat.
Ke depan, DPR berharap masa moratorium dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap program Makan Bergizi Gratis. Komisi IX menargetkan terciptanya standar operasional yang lebih ketat sehingga kasus-kasus yang berpotensi merugikan penerima manfaat dapat dicegah sejak dini. Program MBG sendiri dinilai memiliki tujuan yang sangat penting dalam meningkatkan asupan gizi anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Oleh karena itu, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh jumlah dapur yang beroperasi, tetapi juga oleh kualitas tata kelola dan keamanan layanan yang diberikan. Dengan evaluasi menyeluruh selama masa moratorium, pemerintah diharapkan mampu menghadirkan program yang lebih efektif, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.