Jakarta, 18 September 2026 – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu masih berada pada tahap awal dan belum menghasilkan keputusan mengenai sejumlah isu penting. Pertemuan para ketua umum partai politik yang telah berlangsung disebut baru sebatas forum pertukaran pikiran atau brainstorming sebagai persiapan menuju pembahasan oleh fraksi-fraksi di DPR. Dasco mengatakan berbagai pandangan yang muncul dalam pertemuan tersebut belum dapat dianggap sebagai kesepakatan final. Salah satu isu yang dibicarakan adalah besaran ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Wacana menaikkan ambang batas menjadi 5 persen termasuk pandangan yang berkembang dalam diskusi, tetapi belum menjadi keputusan bersama. Proses pembahasan masih akan berlanjut dengan melibatkan fraksi, partai politik, dan masukan masyarakat.
Dasco menjelaskan forum para ketua umum partai politik dimaksudkan untuk membangun komunikasi awal sebelum materi RUU Pemilu masuk ke tahapan pembahasan yang lebih formal. Menurutnya, pertukaran pandangan tersebut masih akan dilakukan seiring perkembangan pembahasan di DPR. Karena sifatnya masih brainstorming, setiap gagasan yang muncul belum memiliki kekuatan sebagai keputusan politik bersama. Hal tersebut juga berlaku terhadap wacana parliamentary threshold sebesar 5 persen yang belakangan menjadi perhatian. Dasco menekankan belum ada penentuan angka dalam pertemuan tersebut. Pernyataan itu sekaligus memberikan penjelasan bahwa posisi masing-masing partai terhadap ambang batas parlemen belum dapat disamakan dengan keputusan resmi DPR.
Wacana ambang batas 5 persen sebelumnya mengemuka setelah Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono menyampaikan posisi partainya mengenai angka tersebut. Sugiono menyebut Gerindra mendukung parliamentary threshold sebesar 5 persen dan mengatakan isu itu telah dibicarakan dalam pertemuan pimpinan partai politik. Namun, ia juga menyatakan tidak dapat berbicara atas nama partai lain. Dasco kemudian memberikan penjelasan bahwa pembicaraan para ketua umum masih berada pada tahap pertukaran pemikiran dan belum menghasilkan keputusan. Dengan demikian, angka 5 persen saat ini merupakan salah satu usulan yang berkembang dalam diskusi. Besaran ambang batas yang nantinya masuk ke dalam RUU masih harus melalui proses pembahasan lebih lanjut sesuai mekanisme legislasi.
Komisi II DPR RI pada saat yang sama terus melakukan persiapan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong sebelumnya mengatakan komisi masih menyerap aspirasi publik agar proses penyusunan undang-undang melibatkan pandangan masyarakat secara luas. Masukan tidak hanya berasal dari partai yang mempunyai kursi di DPR, tetapi juga direncanakan mencakup partai politik nonparlemen. Agenda penjaringan pandangan tersebut sempat tertunda karena masa reses, tetapi DPR menyatakan prosesnya akan dilanjutkan. Komisi II menempatkan partisipasi publik sebagai salah satu bagian dalam penyusunan materi RUU. Hasil penjaringan aspirasi tersebut nantinya dapat menjadi bahan dalam pembahasan bersama berbagai pandangan politik yang berkembang.
Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf juga sebelumnya mengingatkan pembahasan RUU Pemilu tidak dapat dilakukan secara terburu-buru. Menurutnya, perubahan aturan pemilu menyangkut banyak aspek, mulai dari mekanisme kepemiluan, kepentingan peserta pemilu, efektivitas anggaran, hingga berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang perlu menjadi perhatian. Dede mengatakan tahapan Pemilu berikutnya baru dimulai pada Juni 2027, sementara agenda yang lebih dekat adalah seleksi penyelenggara pemilu. Ia menilai proses legislasi membutuhkan kehati-hatian karena aturan yang dihasilkan akan menjadi dasar penyelenggaraan pemilu berikutnya. Komisi II juga telah menerima sejumlah masukan dan naskah akademik dari kalangan masyarakat sipil. Seluruh materi tersebut akan menjadi bagian dari pertimbangan ketika pembahasan memasuki tahapan yang lebih substantif.
Isu ambang batas parlemen menjadi salah satu materi yang diperkirakan mendapat perhatian besar dalam revisi tersebut. Dalam aturan sebelumnya, parliamentary threshold menentukan persentase minimum suara nasional yang harus diperoleh partai politik agar dapat diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi DPR. Wakil Ketua Komisi II Dede Yusuf sebelumnya mengatakan dirinya mendengar usulan angka yang berkembang berada pada kisaran 4 hingga 5 persen. Namun, ia juga menyatakan belum mengetahui apakah sudah terdapat keputusan mengenai angka tertentu. Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda pada 16 September menyebut angka ideal yang dibahas berpotensi berada di atas 4 persen, tetapi belum diputuskan secara resmi. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan pembahasan masih terbuka dan belum menghasilkan ketentuan final mengenai besaran ambang batas.
Selain parliamentary threshold, revisi aturan pemilu juga berkaitan dengan berbagai persoalan lain yang harus diselaraskan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah desain penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah. Komisi II sebelumnya menyatakan pemisahan penyelenggaraan tersebut turut menimbulkan pembahasan mengenai posisi pemilihan anggota DPRD dalam desain pemilu mendatang. Karena perubahan pada satu bagian dapat berpengaruh terhadap bagian lainnya, DPR menyatakan pembahasan perlu dilakukan secara menyeluruh. Aspek teknis penyelenggaraan, kelembagaan, anggaran, dan kepentingan peserta pemilu juga menjadi bagian yang perlu dipertimbangkan. Karena itu, proses penyusunan RUU diperkirakan melibatkan pembahasan panjang sebelum seluruh ketentuan dapat dirumuskan.
Dasco juga memastikan partai politik yang belum terlibat dalam pertemuan sebelumnya akan diundang dalam forum lanjutan. Menurutnya, seluruh partai perlu memperoleh ruang untuk menyampaikan pandangan terhadap materi yang akan diatur dalam RUU Pemilu. Pertemuan lanjutan akan dilakukan mengikuti perkembangan pembahasan dan persiapan di DPR. Pada saat bersamaan, partai-partai menunggu hasil partisipasi publik yang sedang dihimpun Komisi II. Mekanisme tersebut membuat pembahasan berlangsung melalui beberapa jalur, yakni komunikasi politik antarpimpinan partai, proses di masing-masing fraksi, serta penjaringan masukan masyarakat. Dasco menilai pertukaran pandangan tersebut diperlukan agar pembahasan di tingkat fraksi nantinya dapat berjalan lebih lancar.
Penegasan bahwa pembahasan masih berada pada tahap awal juga menjadi penting di tengah munculnya berbagai angka dan gagasan mengenai perubahan sistem pemilu. Pernyataan dari satu partai mengenai suatu usulan tidak otomatis menjadi keputusan seluruh partai maupun DPR. Keputusan mengenai materi RUU harus melalui tahapan pembahasan sesuai prosedur legislasi sebelum dapat ditetapkan menjadi undang-undang. Aspirasi masyarakat, pandangan akademisi, organisasi masyarakat sipil, peserta pemilu, dan berbagai pemangku kepentingan dapat menjadi bahan dalam proses tersebut. Komisi II menyatakan masih terus membuka ruang partisipasi publik untuk memperoleh masukan mengenai perubahan aturan pemilu. Oleh karena itu, berbagai wacana yang muncul saat ini masih dapat mengalami perubahan sepanjang proses pembahasan berlangsung.
Pembahasan RUU Pemilu dengan demikian masih mempunyai tahapan panjang sebelum menghasilkan ketentuan yang bersifat final. DPR telah memastikan pembahasan revisi aturan pemilu dimulai pada 2026, tetapi substansi seperti besaran parliamentary threshold belum diputuskan. Pertemuan para ketua umum partai yang telah berlangsung menjadi salah satu forum awal untuk bertukar pandangan dan bukan forum pengambilan keputusan akhir. Komisi II juga masih menghimpun aspirasi publik serta memperhatikan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan sistem pemilu. Seluruh partai politik direncanakan memperoleh kesempatan terlibat dalam komunikasi lanjutan mengenai rancangan tersebut. Hasil akhir RUU Pemilu baru dapat diketahui setelah rangkaian pembahasan formal dan proses legislasi diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku.