Jakarta, 2 Oktober 2026 – Kalangan pengusaha meminta pemerintah menjaga kepastian kebijakan setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan Kabinet Merah Putih pada Kamis (1/10). Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menilai pergantian pejabat merupakan kewenangan Presiden, tetapi dunia usaha membutuhkan kesinambungan program ekonomi. Kepastian tersebut penting karena keputusan investasi, ekspansi kapasitas produksi, dan penciptaan lapangan kerja dibuat untuk jangka menengah hingga panjang. Proses transisi karena itu diharapkan berlangsung cepat tanpa menghambat kebijakan yang sedang berjalan.
Menurut Apindo, pergantian pejabat perlu diikuti penguatan koordinasi lintas kementerian. Berbagai persoalan yang dihadapi dunia usaha tidak hanya berada dalam satu sektor, tetapi berkaitan dengan investasi, industri, perdagangan, energi, fiskal hingga ketenagakerjaan. Koordinasi yang efektif diperlukan agar implementasi kebijakan di tingkat teknis tidak mengalami jeda akibat perubahan susunan pemerintahan. Konsistensi antara kebijakan pusat dan pelaksanaannya juga menjadi perhatian pelaku usaha.
Dunia usaha turut menyoroti pentingnya menjaga daya beli dan permintaan domestik sebagai penopang aktivitas ekonomi. Pada saat yang sama, pemerintah diharapkan memperkuat daya saing sektor riil dan industri melalui ketersediaan energi serta bahan baku dengan harga kompetitif. Efisiensi logistik, akses pembiayaan, kebijakan perdagangan, serta kemudahan perizinan juga menjadi faktor yang memengaruhi keputusan perusahaan. Perubahan kebijakan yang terlalu sering dinilai dapat meningkatkan biaya dan risiko dalam menjalankan usaha.
Dari sisi investasi, Apindo menilai prospek penanaman modal tidak semata-mata bergantung pada siapa yang menduduki jabatan pemerintahan. Fundamental ekonomi, stabilitas makro, kualitas regulasi, dan kemampuan menyelesaikan hambatan investasi menjadi faktor yang lebih menentukan. Realisasi investasi Indonesia pada semester pertama 2026 tercatat Rp1.010,6 triliun, tumbuh 7,2 persen secara tahunan. Jumlah tersebut setara sekitar 49,5 persen dari target investasi sepanjang 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun.
Perhatian khusus juga diarahkan kepada Menteri Perindustrian yang baru. Apindo berharap pemerintah memperdalam struktur industri nasional sekaligus meningkatkan daya saing melalui penyelesaian persoalan bahan baku, energi, teknologi, produktivitas tenaga kerja, pembiayaan dan logistik. Industri membutuhkan lingkungan usaha yang dapat diprediksi agar perusahaan memiliki dasar yang cukup untuk menyusun rencana ekspansi. Kepastian implementasi kebijakan menjadi sama pentingnya dengan regulasi yang diterbitkan pemerintah.
Sementara untuk bidang hilirisasi dan transisi energi, dunia usaha berharap kebijakan tidak berhenti pada pengolahan awal sumber daya alam. Hilirisasi diharapkan membentuk rantai nilai yang lebih panjang di dalam negeri sehingga memberikan nilai tambah yang lebih besar. Agenda transisi energi juga dinilai perlu mempertimbangkan ketahanan energi, keterjangkauan biaya bagi masyarakat dan industri, serta kepastian arah kebijakan bagi investasi jangka panjang. Keseimbangan ketiga aspek tersebut menjadi penting dalam menentukan daya saing industri nasional.
Harapan dunia usaha setelah reshuffle pada akhirnya berpusat pada kepastian kebijakan dan konsistensi pelaksanaan. Apindo menilai pergantian pejabat tidak seharusnya menghentikan momentum program ekonomi maupun investasi yang telah berjalan. Tantangan global, pergerakan nilai tukar, suku bunga, harga energi dan kondisi geopolitik masih menjadi faktor yang harus dihadapi pelaku usaha. Karena itu, kesinambungan kebijakan serta koordinasi pemerintahan akan menjadi perhatian dunia usaha setelah terbentuknya susunan baru Kabinet Merah Putih.