Serui, 10 September 2026 – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan program Kampung Nelayan di Mariadei, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, untuk memastikan pembangunan yang dilakukan pemerintah benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat pesisir. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan terhadap program yang diarahkan untuk memperkuat perekonomian nelayan sekaligus meningkatkan kualitas kawasan permukiman pesisir. Dalam peninjauan, sejumlah fasilitas dan kebutuhan masyarakat menjadi perhatian, mulai dari sarana pendukung aktivitas penangkapan ikan hingga pengembangan ekonomi berbasis hasil laut. Program Kampung Nelayan diharapkan tidak hanya menghasilkan pembangunan fisik, tetapi juga mampu meningkatkan pendapatan keluarga nelayan secara berkelanjutan. Karena itu, pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kondisi geografis dan kebutuhan warga setempat. Masyarakat juga diharapkan terlibat dalam pengelolaan fasilitas agar manfaat program dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Peninjauan dilakukan dengan melihat secara langsung kondisi kawasan Mariadei sekaligus berdialog dengan masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari sektor perikanan. Aspirasi nelayan menjadi bagian penting dalam evaluasi karena mereka merupakan pihak yang paling memahami kebutuhan operasional di lapangan. Persoalan seperti ketersediaan fasilitas penyimpanan ikan, akses terhadap bahan bakar, alat tangkap, perahu, hingga pemasaran hasil perikanan menjadi beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Nelayan di wilayah kepulauan juga menghadapi tantangan berbeda dibandingkan kawasan yang memiliki akses darat lebih baik. Biaya logistik yang tinggi dapat memengaruhi harga kebutuhan operasional sekaligus mengurangi nilai ekonomi hasil tangkapan. Program pemerintah karena itu harus mampu menjawab persoalan tersebut secara terintegrasi.
Kampung Nelayan dirancang sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan masyarakat pesisir. Pendekatan pembangunan tidak hanya diarahkan pada peningkatan produksi ikan, tetapi juga mencakup penanganan setelah hasil tangkapan dibawa ke darat. Ketersediaan rantai dingin menjadi penting karena ikan merupakan komoditas yang kualitas dan nilai jualnya dapat turun dengan cepat apabila tidak ditangani secara tepat. Fasilitas seperti tempat penyimpanan dingin, produksi es, lokasi pendaratan ikan, serta sarana pengolahan dapat membantu nelayan mempertahankan kualitas produknya. Dengan fasilitas memadai, nelayan juga memiliki peluang lebih besar untuk menjual hasil tangkapan ke pasar yang lebih luas. Nilai tambah tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan tanpa harus semata-mata bergantung pada peningkatan volume tangkapan.
Legislator Gerindra menekankan pembangunan fasilitas harus diikuti dengan mekanisme pengelolaan yang jelas. Infrastruktur yang telah dibangun menggunakan anggaran negara tidak boleh berhenti berfungsi setelah proyek selesai karena tidak ada pihak yang bertanggung jawab terhadap operasional dan pemeliharaannya. Kelompok nelayan, koperasi, badan usaha, maupun pemerintah daerah dapat dilibatkan berdasarkan model pengelolaan yang paling sesuai dengan kondisi masyarakat. Pelatihan pengelolaan fasilitas juga dibutuhkan agar warga memiliki kemampuan menjalankan peralatan secara mandiri. Selain itu, biaya operasional harus diperhitungkan sejak awal sehingga fasilitas tidak membebani nelayan setelah diserahterimakan. Keberlanjutan menjadi ukuran penting untuk menentukan apakah investasi pemerintah benar-benar menghasilkan perubahan ekonomi.
Kondisi Kepulauan Yapen yang sebagian besar wilayahnya berhubungan langsung dengan laut memberikan potensi besar bagi pengembangan sektor perikanan. Masyarakat di banyak kampung telah menjadikan aktivitas menangkap ikan sebagai sumber penghidupan secara turun-temurun. Namun, potensi sumber daya tersebut belum selalu menghasilkan tingkat kesejahteraan yang sebanding karena keterbatasan infrastruktur, akses pasar, teknologi, dan pembiayaan. Nelayan tradisional juga menghadapi perubahan cuaca serta kondisi gelombang yang dapat membatasi waktu melaut. Ketika hasil tangkapan meningkat, persoalan berikutnya adalah bagaimana menjaga kualitas dan membawanya menuju konsumen dengan biaya yang efisien. Pengembangan Kampung Nelayan di Mariadei diharapkan dapat mengurangi berbagai hambatan tersebut melalui pembangunan yang terencana.
Selain fasilitas perikanan, penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dinilai menjadi bagian yang tidak kalah penting. Nelayan yang bekerja secara individual sering memiliki posisi tawar terbatas ketika menjual hasil tangkapan kepada pedagang. Melalui koperasi atau kelompok usaha yang dikelola secara transparan, hasil tangkapan dapat dikumpulkan sehingga pemasaran dilakukan dalam skala lebih besar. Kelembagaan juga dapat membantu pembelian kebutuhan operasional secara bersama-sama sehingga biaya yang harus ditanggung masing-masing nelayan dapat ditekan. Akses pembiayaan dari lembaga keuangan juga menjadi lebih terbuka apabila kelompok memiliki administrasi dan aktivitas usaha yang jelas. Dengan demikian, Kampung Nelayan dapat berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan tidak hanya berfungsi sebagai lokasi pembangunan fasilitas pemerintah.
Perhatian juga diarahkan terhadap keterlibatan perempuan dan generasi muda dalam pengembangan ekonomi pesisir. Aktivitas perikanan tidak hanya berlangsung ketika nelayan berada di laut, tetapi mencakup pengolahan, pengemasan, pemasaran, distribusi, dan berbagai kegiatan pendukung. Produk olahan berbasis ikan dapat dikembangkan untuk memberikan nilai tambah sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi anggota keluarga nelayan. Generasi muda dapat dilibatkan dalam penggunaan teknologi, pemasaran digital, pencatatan usaha, serta pengembangan produk yang memiliki pasar lebih luas. Diversifikasi kegiatan ekonomi penting agar pendapatan keluarga tidak sepenuhnya bergantung pada hasil tangkapan harian. Ketika cuaca buruk membuat nelayan tidak dapat melaut, sumber pendapatan alternatif dapat membantu menjaga ketahanan ekonomi rumah tangga.
Pemerintah daerah memiliki peran besar untuk memastikan berbagai fasilitas yang dibangun dapat terhubung dengan program pembangunan lainnya. Infrastruktur jalan, listrik, air bersih, telekomunikasi, pelabuhan, dan transportasi menentukan keberhasilan pengembangan sentra perikanan. Fasilitas penyimpanan dingin, misalnya, membutuhkan pasokan listrik stabil agar dapat beroperasi secara berkelanjutan. Peningkatan produksi juga harus disertai akses transportasi yang memungkinkan hasil perikanan dikirim menuju pasar tanpa membutuhkan waktu terlalu lama. Koordinasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, pemerintah kampung, dan kelompok masyarakat karena itu harus terus diperkuat. Setiap hambatan yang ditemukan selama peninjauan dapat menjadi bahan evaluasi untuk menentukan intervensi berikutnya.
Pengawasan dari DPR diperlukan untuk memastikan anggaran program digunakan sesuai tujuan dan menghasilkan manfaat yang dapat diukur. Penilaian tidak cukup dilakukan berdasarkan jumlah bangunan atau fasilitas yang selesai dikerjakan, tetapi juga harus melihat perubahan yang dialami masyarakat setelah program berjalan. Indikator seperti peningkatan pendapatan nelayan, bertambahnya volume hasil yang dapat dipasarkan, berkurangnya kerusakan ikan, tumbuhnya usaha pengolahan, dan terbukanya lapangan kerja dapat digunakan untuk mengukur dampaknya. Apabila ditemukan fasilitas yang belum berfungsi optimal, pemerintah perlu segera melakukan evaluasi dan perbaikan. Aspirasi masyarakat juga harus menjadi dasar penyempurnaan karena kebutuhan setiap kampung pesisir tidak selalu sama. Pendekatan tersebut diharapkan mencegah pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan warga.
Peninjauan Kampung Nelayan Mariadei pada akhirnya diarahkan untuk memastikan program pemerintah memberikan perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat Kepulauan Yapen. Potensi perikanan yang besar membutuhkan dukungan infrastruktur, teknologi, kelembagaan ekonomi, akses pasar, dan sumber daya manusia agar dapat menghasilkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Legislator Gerindra mendorong pemerintah menjaga kualitas pelaksanaan sekaligus memastikan seluruh fasilitas dapat digunakan dan dirawat setelah pembangunan selesai. Nelayan juga diharapkan ditempatkan sebagai pelaku utama, bukan sekadar penerima manfaat dari program. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR, kelompok nelayan, dan masyarakat menjadi kunci agar program berkembang sesuai kebutuhan wilayah. Jika dikelola secara konsisten, Kampung Nelayan Mariadei diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menciptakan pusat ekonomi pesisir yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat.