Jakarta, 8 Mei 2026 – Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan akan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait proses investigasi pengadaan sepatu dalam salah satu program kementerian. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Pihak Kemensos menjelaskan bahwa konsultasi dengan KPK bertujuan memperoleh pendampingan serta masukan terkait proses penelusuran yang sedang berjalan. Pemerintah ingin memastikan seluruh tahapan investigasi dilakukan sesuai aturan dan prinsip tata kelola yang baik.
Kasus pengadaan tersebut sebelumnya menjadi perhatian publik setelah muncul sorotan mengenai proses pelaksanaan dan penggunaan anggaran dalam proyek terkait. Menanggapi hal itu, Kemensos menegaskan pihaknya terbuka terhadap pemeriksaan maupun evaluasi dari lembaga pengawas.
Menurut pejabat kementerian, koordinasi dengan KPK juga dilakukan sebagai langkah preventif agar proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah tetap berjalan transparan serta bebas dari potensi pelanggaran hukum.
Kemensos menyebut investigasi internal saat ini masih berlangsung untuk mengumpulkan berbagai data dan dokumen pendukung. Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan langkah lanjutan apabila ditemukan indikasi pelanggaran prosedur maupun aturan pengadaan.
Pihak kementerian menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan semestinya harus mengutamakan prinsip efisiensi, kualitas, serta kepentingan masyarakat sebagai penerima manfaat program pemerintah. Karena itu, evaluasi menyeluruh dinilai penting dilakukan agar tidak menimbulkan kerugian negara.
Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai langkah konsultasi dengan KPK merupakan bentuk kehati-hatian yang positif. Pendampingan dari lembaga antirasuah dinilai dapat membantu memperkuat sistem pengawasan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses investigasi yang dilakukan pemerintah.
Selain itu, koordinasi lintas lembaga dianggap penting untuk memastikan tidak ada celah penyimpangan dalam proyek pengadaan barang di lingkungan kementerian maupun instansi negara lainnya. Transparansi disebut menjadi faktor utama dalam menjaga integritas program pemerintah.
Kemensos juga memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal di tengah proses investigasi yang sedang dilakukan. Program bantuan sosial dan berbagai layanan lainnya disebut tidak akan terganggu karena pemeriksaan difokuskan pada aspek administrasi dan tata kelola pengadaan.
Pemerintah berharap proses penelusuran dapat berjalan objektif dan menghasilkan kejelasan terkait persoalan yang menjadi perhatian publik. Apabila ditemukan pelanggaran, pihak terkait menegaskan akan mengambil langkah sesuai ketentuan hukum dan aturan yang berlaku.