Jakarta, 10 November 2026 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa perkara terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang masih berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta berpotensi dihentikan. Kemungkinan tersebut muncul setelah Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan final yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan setara sekolah menengah atas milik Gibran. Yusril menjelaskan bahwa putusan tersebut dapat menghilangkan objek sengketa yang sedang diperiksa dalam perkara lainnya. Menurutnya, pengadilan tidak lagi memiliki dasar untuk melanjutkan pemeriksaan apabila dokumen yang disengketakan telah resmi dicabut. Penjelasan tersebut disampaikan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Yusril menjelaskan bahwa perkara yang telah diputus Mahkamah Agung berkaitan dengan gugatan H.M. Subhan terhadap Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan permohonan kasasi dan menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah. Mahkamah juga memerintahkan instansi pemerintah yang menerbitkan dokumen itu untuk melakukan pencabutan sesuai amar putusan. Menurut Yusril, keputusan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berlaku sejak surat diterbitkan pada Agustus 2019. Dengan demikian, pemerintah perlu menindaklanjuti putusan tersebut melalui tindakan administratif agar pelaksanaannya memiliki kepastian hukum.
Dalam penjelasannya, Yusril menyinggung perkara lain yang diajukan Mercy Barends dan Denny Indrayana di PTUN Jakarta. Perkara tersebut juga berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang telah menjadi objek putusan Mahkamah Agung. Yusril memperkirakan bahwa apabila Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melaksanakan perintah pencabutan, objek sengketa dalam perkara yang masih berjalan tidak lagi tersedia. Kondisi tersebut dapat menjadi dasar bagi pengadilan untuk menghentikan pemeriksaan atau menghapus perkara dari daftar register sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, Yusril menekankan bahwa kemungkinan tersebut masih merupakan konsekuensi hukum yang diperkirakan terjadi, bukan keputusan resmi yang telah diumumkan PTUN Jakarta.
Yusril juga menilai langkah Gibran untuk kembali membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui PTUN akan menghadapi hambatan hukum. Menurutnya, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung telah memberikan putusan mengenai persoalan yang berkaitan dengan dokumen tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sehingga tidak tersedia mekanisme banding maupun peninjauan kembali terhadap putusan tersebut. Sementara itu, putusan Mahkamah Agung dalam perkara Subhan juga dinilai telah mencapai tahap akhir. Yusril menjelaskan bahwa Gibran tidak memiliki kedudukan sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara Subhan sehingga tidak dapat mengajukan upaya hukum lanjutan atas putusan tersebut atas namanya sendiri.
Meski demikian, Yusril membedakan kedudukan hukum Gibran dalam perkara Subhan dengan perkara yang diajukan Mercy Barends dan Denny Indrayana. Dalam perkara yang masih berjalan di PTUN Jakarta, Gibran tercatat sebagai pihak tergugat intervensi sehingga memiliki hak prosedural sesuai kedudukannya dalam persidangan. Akan tetapi, keberadaan putusan MA yang telah membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan dapat memengaruhi kelanjutan pemeriksaan perkara tersebut. Yusril memperkirakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tidak akan mengajukan peninjauan kembali, melainkan segera menjalankan perintah pencabutan setelah menerima salinan resmi putusan. Apabila langkah tersebut terlaksana, persoalan mengenai keberadaan objek sengketa menjadi salah satu hal utama yang perlu dipertimbangkan oleh majelis hakim PTUN.
Polemik dokumen pendidikan Gibran juga berkembang menjadi pembahasan mengenai kedudukannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sejumlah anggota DPR mulai mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat untuk menindaklanjuti perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Yusril menyampaikan bahwa pemerintah akan mengamati langkah DPR setelah parlemen kembali memasuki masa persidangan. Menurutnya, pembahasan mengenai kemungkinan penggunaan hak konstitusional merupakan kewenangan lembaga legislatif yang harus dihormati pemerintah. Ia juga menegaskan bahwa putusan pengadilan mengenai dokumen pendidikan tidak secara otomatis memberhentikan Gibran dari jabatan wakil presiden karena proses pemberhentian harus mengikuti mekanisme yang diatur dalam konstitusi.
Hingga Selasa (10/11/2026), belum terdapat keputusan resmi dari PTUN Jakarta yang menyatakan perkara terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran telah dihentikan. Perkembangan selanjutnya bergantung pada pelaksanaan putusan Mahkamah Agung oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta penilaian majelis hakim terhadap keberadaan objek sengketa. Yusril menilai penyelesaian persoalan administrasi pendidikan melalui jalur peradilan telah memasuki tahap akhir, tetapi konsekuensi ketatanegaraan yang lebih luas masih memerlukan proses tersendiri. Pemerintah diharapkan menjalankan putusan pengadilan sesuai ketentuan, sementara DPR memiliki kewenangan untuk menentukan langkah konstitusional apabila diperlukan. Di tengah polemik tersebut, Gibran tetap menjalankan tugas sebagai wakil presiden selama belum terdapat pengunduran diri atau keputusan pemberhentian yang sah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.