Hukum 

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam Sistem Hukum Indonesia

Diposkan Oleh:Goken Abdullah , ,

🏛️ Pendahuluan

Tindak pidana pencucian uang atau TPPU merupakan salah satu bentuk kejahatan keuangan serius yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas ekonomi nasional dan integritas sistem keuangan.
Modus pencucian uang sering digunakan oleh pelaku kejahatan untuk menyamarkan asal-usul harta hasil tindak pidana, seperti korupsi, narkotika, terorisme, dan kejahatan keuangan lainnya.
Indonesia telah membentuk kerangka hukum khusus untuk mendeteksi, mencegah, dan menindak TPPU sebagai bagian dari komitmen internasional dalam memerangi kejahatan lintas negara.

⚖️ Dasar Hukum TPPU di Indonesia

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
  2. UU No. 25 Tahun 2003 sebagai perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang TPPU.
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHAP sebagai dasar prosedural umum.
  4. Peraturan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).
  5. Konvensi Internasional Anti Pencucian Uang dan FATF (Financial Action Task Force) sebagai standar global.

UU ini mengatur strategi menyeluruh mulai dari pencegahan, pelaporan transaksi mencurigakan, penyidikan, hingga penyitaan aset hasil kejahatan.

🧩 Pengertian dan Unsur TPPU

Menurut Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010, tindak pidana pencucian uang adalah:

“Perbuatan menempatkan, mentransfer, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut.”

Unsur penting dalam TPPU meliputi:

  • Harta kekayaan berasal dari tindak pidana.
  • Pelaku mengetahui atau patut menduga asal usul ilegal.
  • Pelaku melakukan tindakan untuk menyamarkan atau menyembunyikan sumber dana.

⚖️ Tindak Pidana Asal (Predicate Crime)

TPPU biasanya berhubungan dengan tindak pidana lain sebagai sumber dana ilegal, seperti:

  • Korupsi dan suap.
  • Perdagangan narkotika dan psikotropika.
  • Perdagangan manusia.
  • Terorisme dan pendanaan terorisme.
  • Perdagangan senjata ilegal.
  • Kejahatan perbankan dan asuransi.
  • Perdagangan satwa liar dilindungi.

Dengan demikian, TPPU merupakan kejahatan lanjutan (follow up crime) dari tindak pidana asal.

🧾 Tahapan Pencucian Uang (Money Laundering)

  1. Placement — Menempatkan dana hasil kejahatan ke sistem keuangan (bank, properti, aset).
    Contoh: menyetorkan uang tunai dalam jumlah besar ke rekening pribadi atau perusahaan boneka.
  2. Layering — Menyembunyikan jejak dana melalui serangkaian transaksi kompleks.
    Contoh: transfer lintas rekening, pembelian aset, penggunaan rekening luar negeri.
  3. Integration — Mengembalikan dana ke perekonomian legal seolah-olah berasal dari sumber sah.
    Contoh: investasi dalam properti, saham, bisnis, atau usaha legal lainnya.

🧠 Peran Lembaga dalam Penanganan TPPU

1. PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)

  • Menganalisis dan melaporkan transaksi mencurigakan dari lembaga keuangan dan non-keuangan.
  • Memberikan laporan intelijen keuangan kepada aparat penegak hukum.

2. Kepolisian dan Kejaksaan

  • Melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara TPPU.
  • Mengkoordinasikan dengan PPATK dalam penelusuran aset.

3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

  • Menangani TPPU yang terkait dengan kasus korupsi besar.
  • Melakukan asset tracing dan recovery.

4. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Negeri

  • Mengadili dan memutus perkara TPPU sesuai kewenangan.

👩‍⚖️ Sanksi Pidana TPPU

Berdasarkan Pasal 3–5 UU No. 8 Tahun 2010:

  • Pidana penjara maksimal 20 tahun.
  • Denda maksimal Rp10 miliar.
  • Perampasan aset hasil kejahatan.
  • Penjatuhan pidana tambahan seperti pencabutan hak tertentu.

Selain itu, korporasi yang terlibat dalam TPPU juga dapat dijatuhi pidana korporasi, termasuk pembekuan usaha dan pencabutan izin.

🌍 Kerja Sama Internasional

Karena TPPU sering melibatkan jaringan lintas negara, Indonesia aktif bekerja sama dengan:

  • FATF — untuk harmonisasi standar internasional anti pencucian uang.
  • Interpol — untuk pelacakan dana lintas negara.
  • Egmont Group — kerja sama intelijen keuangan global.
  • Negara sahabat melalui perjanjian ekstradisi dan Mutual Legal Assistance (MLA).

Kerja sama ini memperkuat kemampuan Indonesia dalam asset recovery.

⚠️ Tantangan Penegakan Hukum TPPU

  1. Modus pencucian uang semakin canggih dan melibatkan teknologi digital.
  2. Pengawasan keuangan non-bank masih lemah.
  3. Minimnya kesadaran pelaporan transaksi mencurigakan.
  4. Jaringan kejahatan internasional sulit dilacak.
  5. Proses hukum sering terkendala pembuktian asal-usul dana.

Penegakan hukum TPPU membutuhkan teknologi keuangan modern dan koordinasi lintas lembaga yang kuat.

🌱 Strategi Pencegahan TPPU

  • Penguatan sistem pelaporan transaksi mencurigakan di sektor perbankan dan non-bank.
  • Edukasi publik mengenai risiko pencucian uang.
  • Digitalisasi sistem pengawasan keuangan.
  • Penegakan sanksi tegas terhadap pelaku dan korporasi.
  • Kolaborasi internasional dalam pelacakan dana ilegal.

🧠 Kesimpulan

Tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan keuangan yang berdampak sistemik terhadap stabilitas ekonomi dan integritas hukum nasional.
Dengan UU No. 8 Tahun 2010, PPATK, dan kerja sama lintas lembaga, Indonesia memiliki kerangka hukum yang cukup kuat untuk memberantas TPPU.

Namun, karena modus kejahatan ini terus berkembang, negara harus terus memperkuat teknologi pengawasan keuangan, koordinasi internasional, dan integritas aparat penegak hukum.
Dengan langkah tersebut, Indonesia dapat mencegah dana haram menjadi bagian dari sistem ekonomi legal.