Kuala Lumpur, 20 November 2026 – Pemerintah Malaysia mengumumkan rencana pemindahan sebanyak 10.000 pengungsi Rohingya ke Turkiye melalui program pelatihan keterampilan dan penempatan kerja yang dirancang secara terstruktur. Kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah Malaysia dalam mencari penyelesaian jangka panjang terhadap persoalan pengungsi Rohingya yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi menyampaikan bahwa kabinet telah menyetujui usulan tersebut setelah pembahasan kerja sama dengan pemerintah Turkiye. Pemindahan itu tidak diarahkan untuk mengembalikan para pengungsi ke Myanmar, melainkan memberikan kesempatan kepada mereka untuk membangun kehidupan baru di negara ketiga. Pemerintah Malaysia menilai pendekatan tersebut dapat membantu mengatasi tantangan pengelolaan migrasi sekaligus mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Program ini juga disebut sebagai salah satu inisiatif penempatan kembali pengungsi Rohingya dalam jumlah besar sejak gelombang kekerasan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, pada 2017.
Ahmad Zahid menjelaskan bahwa pemerintah Turkiye telah menyatakan kesediaan menerima 10.000 pengungsi Rohingya dari Malaysia melalui mekanisme kerja sama yang disepakati kedua negara. Sebelum ditempatkan, para peserta direncanakan mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Vokasi atau Technical and Vocational Education and Training (TVET) selama tiga hingga enam bulan. Materi pelatihan akan disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor industri Turkiye agar peserta memiliki keterampilan yang relevan. Melalui program tersebut, pengungsi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan profesional dan memperoleh kesempatan memasuki pasar kerja sesuai peraturan yang berlaku. Pemerintah Malaysia menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar memindahkan pengungsi dari satu wilayah ke wilayah lain tanpa persiapan. Pembekalan keterampilan menjadi bagian penting agar peserta memiliki peluang lebih besar untuk hidup mandiri dan berkontribusi terhadap perekonomian negara penerima.
Pelaksanaan program akan melibatkan koordinasi antara pemerintah Malaysia, otoritas Turkiye, Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi atau UNHCR, serta lembaga terkait lainnya. Kerja sama tersebut mencakup proses pemilihan peserta, pemeriksaan dokumen, penyelenggaraan pelatihan, hingga pengaturan keberangkatan dan penempatan kembali. Ahmad Zahid menegaskan bahwa pelaksanaan program harus mempertimbangkan kebutuhan industri di Turkiye serta persetujuan masing-masing pengungsi yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Prinsip perlindungan, keselamatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia juga menjadi perhatian dalam proses pemindahan. Pemerintah Malaysia memandang pendekatan penempatan kembali di negara ketiga sebagai salah satu pilihan penyelesaian yang dapat dikembangkan melalui kerja sama internasional. Meski telah memperoleh persetujuan kabinet, rincian jadwal keberangkatan dan tahapan pelaksanaan masih memerlukan koordinasi lebih lanjut antara kedua negara.
Rencana tersebut muncul ketika Malaysia menghadapi tantangan dalam menangani jumlah pengungsi asal Myanmar yang berada di wilayahnya. Berdasarkan data UNHCR pada akhir Februari 2026, sekitar 193.000 pengungsi asal Myanmar tercatat berada di Malaysia, dengan kelompok Rohingya mencakup sekitar dua pertiga dari jumlah tersebut. Kehadiran pengungsi dalam jumlah besar menimbulkan berbagai persoalan terkait status hukum, akses pekerjaan, layanan dasar, dan hubungan dengan masyarakat setempat. Malaysia juga menghadapi tekanan untuk memulangkan sebagian warga Myanmar di tengah meningkatnya ketegangan sosial mengenai persoalan migrasi. Namun, pemulangan pengungsi Rohingya ke Myanmar masih menghadapi hambatan serius karena persoalan keamanan, diskriminasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Situasi tersebut membuat penempatan kembali ke negara ketiga dipandang sebagai salah satu alternatif yang dapat memberikan perlindungan lebih baik bagi kelompok pengungsi yang memenuhi persyaratan.
Pengumuman Malaysia juga berlangsung di tengah perhatian internasional terhadap kondisi masyarakat Rohingya setelah Mahkamah Internasional mengeluarkan putusan mengenai kekerasan yang dilakukan aparat keamanan Myanmar pada 2017. Peristiwa tersebut menyebabkan ratusan ribu warga Rohingya meninggalkan tempat tinggal mereka dan mencari perlindungan di berbagai negara, terutama Bangladesh dan Malaysia. Ahmad Zahid menyatakan bahwa kerja sama dengan Turkiye dapat menjadi contoh bagaimana negara-negara bekerja sama mencari penyelesaian persoalan pengungsi secara lebih teratur dan berkelanjutan. Namun, keberhasilan program tetap bergantung pada kesiapan fasilitas pelatihan, kejelasan status hukum peserta, dan kemampuan mereka memperoleh pekerjaan setelah tiba di negara tujuan. Pemerintah kedua negara juga perlu memastikan bahwa proses pemindahan dilakukan secara sukarela serta tidak mengabaikan kebutuhan perlindungan pengungsi. Dengan rencana penempatan 10.000 warga Rohingya tersebut, Malaysia berharap dapat membuka peluang kehidupan yang lebih aman dan produktif bagi para pengungsi tanpa harus memulangkan mereka ke Myanmar yang masih menghadapi persoalan keamanan dan kemanusiaan.